CSR, Demi Masyarakat atau Demi Nama Baik?

Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, dan manusia mati meninggalkan namanya.

Bagaimanakah setiap orang ingin dikenang ketika sudah tidak ada di bumi ini? Tentunya semua ingin dianggap sebagai orang yang baik. Tidak ada orang yang ingin dikenang sebagai seorang yang jahat, yang suka menindas ataupun memeras orang lain. Sepertinya nama baik memang menjadi suatu hal yang penting bagi setiap orang sekarang ini.  Bukan hanya orang saja yang ingin dikenang dengan baik, perusahaan pun juga demikian.

Banyak perusahaan juga ingin dikenang sebagai perusahaan yang baik; perusahaan yang ramah dengan lingkungan sekitar dan masyarakat yang ada di lingkar perusahaan. Mengapa demikian? Ya, karena perusahaan telah banyak menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat. Namun, usaha untuk dikenang baik oleh masyarakat, kini sudah dibakukan menjadi sebuah undang-undang dan keharusan bagi setiap perusahaan. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan setiap perusahaan di Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dalam undang-undang tersebut perusahaan harus melakukan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Suatu tindakan yang sangat mulia, jika kita melihat definisi kegiatannya.

Kegiatan CSR dalam perusahaan sendiri umumnya berada dalam empat pilar utama yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial. Keempat pilar ini kemudian akan dijadikan basis perusahaan untuk membuat program CSR. Program CSR nantinya diharapkan dapat meningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. Intinya ialah untuk membangun masyarakat. Masyarakat mana yang menjadi sasaran? Tentulah masyarakat pedesaan. Merekalah orang-orang yang dianggap kaum elite sebagai masyarakat yang tertinggal, masyarakat miskin dan golongan bawah yang perlu dibantu. Selain itu, banyak pula perusahaan yang mengambil bahan baku produksi di daerah pedesaan. Biasanya mereka adalah perusahaan-perusahaan yang bersinggungan dengan sumberdaya alam. Tentunya ada harga yang harus dibayar dari perusahaan atas pengambilan sumber daya alam tersebut. Dengan mudah, perusahaan membayarnya dengan sekedar program CSR. Sudah cukupkah? Tentu saja belum; bahkan jauh dari kata cukup. Sudah dapat membangun masyarakat pedesaankah? Lagi lagi jawaban yang sama yang muncul.

Bila bertanya, mengapa hanya jawaban itu saj yang muncul, kita pun perlu melihat pendekatan apa dan program seperti apa yang dilakukan oleh pihak pengerja CSR. Program CSR yang paling sering dilakukan adalah pemberian sembako pada masyarakat. Apakah dasar program tersebut? Tentulah paradigma yang menganggap masyarakat pedesaan itu miskin, tidak mempunyai uang dan tidak dapat membeli bahan makanan. Padahal, masyarakat di desa umumnya hidup secara subsisten. Walaupun ada juga sebagian kecil yang membutuhkan sembako. Namun, biasanya program sembako ini kurang tepat sasaran. Pendekatannya cenderung top down karena ditetapkan langsung oleh perusahaan. Inilah salah satu bukti program CSR yang ternyata hanyalah usaha ‘menyuapi’ masyarakat tanpa membuat masyarakat bisa ‘mencari makan’ sendiri. Jelas saja, desa manapun tidak akan terbangun dengan program-program seperti ini.

Ada lagi program membangun sarana ibadah. Padahal di desa tersebut sudah memiliki sarana ibadah yang cukup. Ada pula program pembuatan pos kamling; yang kemudian menjadi tempat nongkrong di siang hari tanpa adanya program siskamling. Jadi inikah usaha pembangunan desa yang notabene ‘demi masyarakat’? Ataukah usaha membentuk nama baik, karena dimana-mana terpampang nama perusahaan? Belum lagi ada juga program-program yang hanya menyentuh masyarakat lapisan atas atau sebagaian kecil masyarakat saja; yang kemudian menimbulkan kesenjangan sosial lagi dalam masyarakat. Sepertinya pembangunan pedesaan yang direncanakan hanyalah formalitas belaka akibat cara-cara pendekatan yang memang belum tepat. Bahkan Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) pernah mengemukakan bahwa penerapan CSR di Indonesia ini masih sangat jauh dari sempurna. Maka, jelas saja, masih banyak desa-desa yang tertinggal, yang katanya akan dibangun melalui program CSR. Lalu sekarang, apa yang perlu dilakukan untuk membangun desa-desa tertinggal di Indonesia? Cukupkah program CSR yang ‘seperti itu’? Masih inginkah program ‘seperti itu’ dijalankan?

(KOM/BON)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: